Masuk WEBGIS PPE SUMA Masuk WEBGIS PPE SUMA Masuk WEBGIS PPE SUMA Masuk WEBGIS PPE SUMA

Oleh Nuraeni (PPE SUMA)

Jabatan fungsional (jafung) di bidang Lingkungan Hidup (LH) merupakan jabatan yang relatif baru dan belum terlalu banyak digarap walaupun dalam beberapa tahun yang lalu jabatan fungsional pedal gencar disosialisakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Jafung di lingkup instansi LH baik di pusat maupun di daerah merupakan alternatif pengembangan karier pegawai negeri sipil (PNS) di instansi LH disamping peluang berkarier di struktural.

Selain untuk kebutuhan pengembangan karier,  jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup memang merupakan keharusan. Alasannya adalah karena Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengamanatkan, pengawasan bidang lingkungan hidup hanya boleh dilakukan oleh pejabat fungsional. Pasal 71 (3) UUPPLH  dinyatakan  dalam melaksanakan tuags pengawasan , Menteri, gubernur, walikota atau Buapti  menetapkan pejabat penjabat LH yang merupakan pejabat fungsional. Ini berarti walaupun secara procedural seorang staf telah mengikuti diklat pengawas, atau telah melaksanakan tugas sebagai pengawas LH akan tetapi apabila dia bukan pejabat fungsional pengawas LH, maka hasil pengawasannya tidak dapat dipakai di pengadilan, apabila terjadi kasus lingkungan  hidup.

 Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme  PNS yang menjalankan  tugas pengawasan lingkungan hidup, Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi  (MENPAN) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPan) Nomor 39 Tahun 2011 mengeluarkan aturan tentang jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup dan angka kreditnya. Di dalam PerMenPan ini jabatan fungsional Pengawas LH didefinsikan sebagai jabatan yang mempunyai ruang lingkup  tugas, tanggung jawab dan wewenang  untuk melakukan kegiatan pengawasan LH sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS tersebut. Sedangkan Pengawas LH adalah PNS yang diberi tugas , tanggungjawab dan wewenang , dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memudahkan pengangkatan pejabat pengawas LH, maka pasal 40 PerMenPan 39 tahun 2011 menyatakan PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan LH berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat inpassing /penyesuaian ke dalam jabatan fungsional pengawas LH. Adapun  syarat inpassing  ada 6 yaitu :

1)  berijazah minimal  sarjana (S1)/Diploma IV;
2)  pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I , golongan ruang  III/b;
3)  Nilai DP-3 paling sedikit bernilai baik unutk semua unsir penilaian dalam satu tahun terakhir;
4)  telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar –dasar pengawasan LH;
5)  telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan LH paling sedikit 2 tahun ; dan
6)  sesuai dengan ketentuan formasi (pasal 33 PermenPan ini).

Ketentuan formasi yang dimaksud poin 6 di atas yaitu :

a.     Penetapan formasi jabatan fungsional Pengawas LH didasarkan pada indikator :

  • luas wilayah hutan lindung, terumbu karang, pesisir laut, sungai, danau, dan danau yang perlu dijaga dan dilindungi;
  • jumlah kehati yang perlu dilestarikan dan dilindungi, dan ;
  • jumlah industry/perusahaan yang berpotensi mencemari dan merusak LH

b.     Formasi jabatan fungsional pengawas LH di pusat ditetapkan dengan ketentuan :

  • unit kerja eselon II yang bertugas melakukan pengawasan LH di KLH paling sedikit 5 orang, dan 
  • unit kerja eselon II yang bertugas melakukan pengawasan  KLH non kementerian lainnya minimal 3 orang

c.     Formasi jabatan fungsional Pengawas LH di provinsi/kab/kota paling sedikit 2 orang

d.     Penetapan jumlah formasi jafung PLH unutk seorang pengawasan LH 1 (satu) tahun paling sedikit  48 (empat puluh delapan) kali pengawasan LH

e.  Bagi daerah yang belum/tidak memenuhi kriteria poin 1 maka tidak dilakukan pengisian formasi  dan jika diperlukan pengawasan dapat dimintakan bantuan kepada kab Induk/Provinsi/Pusat

 

Persyaratan pemenuhan angka kredit dan Masa Keangkatan untuk dapat dilakukan penyesuaian ke jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel .

Tabel : Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Pengawas LH

No

Golongan Ruang

Ijazah/STTB yang setingkat

Angka Kredit dan Masa kepangkatan

< 1 Tahun

1 TAHUN

2 TAHUN

3 TAHUN

4 TAHUN/LEBIH

1

III/b

Sarjana/DIV

150

162

174

186

197

 

 

Magister (S2)

150

163

177

188

199

2

III/c

Sarjana/DIV

200

224

247

271

294

 

 

Magister (S2)

200

226

249

273

296

 

 

Doktor (S3)

200

228

251

275

298

3

III/d

Sarjana/DIV

300

322

345

368

391

 

 

Magister (S2)

300

325

347

370

393

 

 

Doktor (S3)

300

327

349

372

395

4

IV/a

Sarjana/DIV

400

434

468

502

536

 

 

Magister (S2)

400

437

471

505

539

 

 

Doktor (S3)

400

440

474

508

542

5

IV/b

Sarjana/DIV

550

584

618

652

686

 

 

Magister (S2)

550

587

621

655

689

 

 

Doktor (S3)

550

590

624

658

692

6

IV/c

Sarjana/DIV s.d. Doktor

700

700

700

700

700

Sumber : Lampiran V PermenPan Nomor 39 Tahun 2011

 

Adapun jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepengawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012-Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor  39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, terdiri dari :

 

a.         Pengawas Lingkungan Hidup Pertama (Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIb)

 

Kegiatan-kegiatan Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama  terdiri dari 72 jenis kegiatan yang dapat dikelompkkan menjadi :

kegiatan-kegiatan persiapan pengawasan (koordinasi sebagai anggota , menyusun agenda pengawasan, menyiapkan formulir Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menyiapkan peralatan termasuk peralatan sampling , checklist),

  • pertemuan pendahuluan sebagai anggota
  • pelaksanaan pengawasan pada kegiatan (manufaktur dan   pertambangan dan energy) dengan skala kompleksitas rendah,
  • penaatan pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) dengan memeriksa (sumber-sumber limbah,transportasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( LB3), injeksi LB3 ke perut bumi,dll.),
  • pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan (sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas sedang, sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas rendah, Standar Operasional Procedure (SOP) Instalasi Pengolah Air Limbah ( IPAL), sarana pengolah sludge IPAL pada skala kolpleksitas sedang, izin pembuangan air limbah, sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas rendah, sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta beban pencemar, pelaksanaan injeksi air terproduksi),
  • pengawasan pelaksanaan pencemaran udara dengan  melakukan pemeriksaan (sumber-sumber pencemar udara pada skala kompleksitas rendah, posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel, sarana pengendalian pencemaran udara pada skala komleksitas rendah, penaatan baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan getaran, penaatan baku mutu emisi sumber bergerak),
  • pengawasan penaatan  pelaksanaan pengelolaan Limbah padat non Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3) dan atau sampah dengan melakukan pemeriksaan (sumber-sumber penghasil limbah non B3, sarana pemanfaatan Limbah non B3 pada skala kompleksitas sedang, TPA dan  TPST),
  • pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan pertambangan dengan pemeriksaan pengendalian erosi
  • pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat (ekosistem situ) 
  • pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut  (pemantauan kualitas air laut)
  • pengawasan penaatan system tanggap darurat dengan pemeriksaan di lokasi ( fasilitas pengelolaan LB3, Pengendalian Pencematan Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), hutan atau perkebunan, pesisir dan laut)
  • pengambilan sampel air limbah (composite sample dan grab sample)
  • pengambilan sampel B3 (composite sample dan grab sample)
  • pengambilan sampel LB3 (composite sample dan grab sample)
  • Melakukan pengukuran parameter di lapangan pada skala kompleksitas sedang
  • Melakukan pemotretan , pembuatan gambar sketsa
  • Menyusun BAP
  • Melakukan pertemuan penutup sebagai anggota
  • Mengirim contoh uji ke laoratorium
  • Menyusun riwayat penaatan
  • Menyusun konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan
  • Menyusun konsep surat sanksi admnistrasi berupa teguran
  • Menjadi saksi di proses penyidikan dan di pengadilan
  • Memantau pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap pada skala kompleksitas rendah
  • Memasukkan data  dan mengevaluasi laporan perusahaan serta membuat konsep surat ke penaggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk tidak lanjut hasil evaluasi

 b.         Pengawas Lingkungan Hidup Muda (Penata , Golongan ruang IIIC dan Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d)

Kegiatan-kegiatan Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda meliputi 67 jenis kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi :

  • kegiatan-kegiatan persiapan pengawasan (koordinasi sebagai ketua , menyusun agenda pengawasan, menyiapkan formulir BA, menyusun telaahan melalui PUU terkait dan riwayat kinerja PLH usaha dan atau kegiatan, menyiapkan peralatan termasuk peralatan sampling , checklist, overlay hot spot pada lokasi pengawasan),
  • pertemuan pendahuluan sebagai anggota
  • pemeriksanaan dokumen LH (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan _Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), perizinan dan dokumen lainnya)
  • pelaksanaan pengawasan pada kegiatan (manufaktur dan   pertambangan dan energy) dengan skala kompleksitas sedang ,
  • mengawasi kegiatan ( prasarana dan jasa , agroindustri,pertambangan dan energi dan migas) pada skala kompleksitas sedang
  • mengawasi kegiatan transportasi
  • pengawasan pelaksanaan Pengelolaan B3  dengan skala kompleksitas sedang dengan memeriksa (tempat penyimpanan, sarana transportasi, proses produksi, penggunaan, peredaran)
  • penaatan pelaksanaan PLB3 dengan memeriksa (sumber-sumber LB3, tempat penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan) pada skala kompleksitas sedang  serta kegiatan exim LB3, tank cleaning, pelaksanaan clean up di laut, penimbunan LB3 land fill kelas 2,
  • pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan (sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas tinggi, sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas sedang,sarana pengolah sludge IPAL pada skala kolpleksitas tinggi, sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas sedang, dan neraca penggunaan air)
  • pengawasan pelaksanaan pencemaran udara dengan  melakukan pemeriksaan (sumber-sumber pencemar udara pada skala kompleksitas sedang,  sarana pengendalian pencemaran udara pada skala komleksitas sedang, Continous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan baku,   penaatan baku mutu  emisi kebisingan sumber bergerak
  • pengawasan penaatan  pelaksanaan pengelolaan Limbah padat non B3 dan atau sampah dengan melakukan pemeriksaan (sarana pemanfaatan Limbah non B3 pada skala kompleksitas tinggi, pemeriksaan pengolahan air lindi TPS dan TPST), pelaksanaan Extended Produsen Responsibility (EPR)
  • pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan pertambangan dengan pemeriksaan lubang galinan tambang (kelerengan , kedalaman rasion, bukaan, jarak)
  • pengawasan kerusakan lahan melalui pemeriksanaan(kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan, sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan)
  • pengawasan kehati dengan pemeriksanaan sertifikasi kehati  untuk produksi rekayasa genetic (PRG), kelengkapan dokumen dan informasi pemasukan dan pengeluaran produk rekayasa genetik
  • pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat (ekosistem danau/waduk dan ekosistem sungai) 
  • pengawasan penaatan bidang pesisir danlaut  (pemantauan terumbu karang  pada skala kompleksitas sedang; ekosistem lamun, mangrove  dan pantai yang mengalami kerusakan dan pencemaran ;
  • pengawasan penaatan system tanggap darurat dengan pemeriksaan di lokasi pengelolaan B3
  • pengambilan sampel emisi udara (composite sample dan grab sample)
  • Melakukan pengukuran parameter di lapangan pada skala kompleksitas tinggi
  • Membuat rekaman audio visul
  • Melakukan pertemuan penutup melalui pem buatan BA pengambilan sampel dan hasil pengukuran Insitu
  • Menyusun Laporan pengawasan pada skala kompleksitas sedang
  • Menyusun konsep surat sanksi admnistrasi berupa paksaan pemerintah
  • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait  (al. penyidik)
  • Memantau pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas  sedang
  • Mengolah data
  • Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai peserta

c.       Pengawas Lingkungan Hidup Madya (Pembina, golongan ruang IV/a; Pembina Tingkat I , Golongan Ruang IV/b, dan Pembinan Utama Muda , Golongan Ruang IV/c

Kegiatan-kegiatan Pejabat Fungsional  Pengawas Lingkungan Hidup Madya meliputi 59 jenis kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi  :

  • kegiatan-kegiatan persiapan pengawasan (menyusun agenda pengawasan, menyiapkan formulir BA, menyusun telaahan kasus LH, melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegitan pengawasan dan ekosistem yang ada----overlay ---)
  • pertemuan pendahuluan sebagai ketua
  • pelaksanaan pengawasan pada kegiatan (manufaktur dan   pertambangan dan energy) dengan skala kompleksitas tinggi  ,
  • mengawasi kegiatan ( prasarana dan jasa , agroindustri,pertamben dan migas) pada skala kompleksitas sedang
  • pengawasan pelaksanaan Pengelolaan B3  dengan skala kompleksitas tinggi dengan memeriksa (tempat penyimpanan)
  • pengawasan  proses produksi B3 melalui handling (penanganan bahan) ,
  • pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas tinggi
  • Pengawasan pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3
  • penaatan pelaksanaan PLB3 dengan memeriksa (sumber-sumber LB3, tempat penyimpanan), pada skala kompleksitas tinggi  serta pengawasan (pengumpulan LB3, pemanfaatan dan pengolahan  LB 3 pada skala kompleksitas tinggi) , pemeriksaan (dumping LB3,RF di pelabuhan, pengawasan lahan terkontaminasi dan clean up LB3)
  • pengawasan tumpahan LB3 di laut dengan menyusun rekomendasi untuk penghentian sumber pencemar dan pengisolasian pencemaran
  • pemeriksaan penimbunan LB3 pada commissioning dan land fill kelas 1 serta pasca penimbunan LB3
  • pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan (sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas tinggisarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas tinggi)
  • pengawasan pelaksanaan pencemaran udara dengan  melakukan pemeriksaan (sumber-sumber pencemar udara pada skala kompleksitas tinggi,  sarana pengendalian pencemaran udara pada skala kompleksitas tinggi, kegiatan yang menghasilkan fugitive emission), 
  • pengawasan penaatan  pelaksanaan pengelolaan Limbah padat non B3 dan atau sampah dengan melakukan pemeriksaan (gas methan di  TPS dan TPST), saraa pemanfaatan sampah sebagai sumber energi
  • pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan pertambangan dengan pemeriksaan lubang galinan tambang atau sumur pantau terluar  lahan bekas reklamasi  dan pemeriksaan kegiatan reklamasi  dan pasca tambang)
  • pengawasan pengendalian kerusakan lahan melaui pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan, sifat disik tanah dan  kegiatan pemulihan kerusakan lahan
  • pengawasan kehati dengan pemeriksanaan  pengkajian resiko/analisis rediko lingkungan  pada instroduksi spesies asing
  • pengawasan penaatan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam izin introduksi jenis asing;
  • pemeriksaan (pemanfaatan produksi rekayasa genetic (PRG) dan jenis asing PRG; pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memeperoleh izin ; kegiatan monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman hayati; dampak PRG terhadap lingkungan ; pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadapa lingkungan; pelaksanaan pengelolaan jenis asing; pembangunan taman kehati;
  • pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat (ekosistem rawa) 
  • pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut  (pemantauan terumbu karang  pada skala kompleksitas tinggi
  • melakukan penghentian pelanggaran tertentu
  • Melakukan pertemuan penutup sebagai ketua
  • Menyusun Laporan pengawasan pada skala kompleksitas tinggi
  • Menyusun konsep surat sanksi admnistrasi melalui pembekuan izin lingkungan
  • Sebagai saksi ahli di pengadilan
  • Memantau pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap pada skala kompleksitas  tinggi
  • Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai pembicara

Catatan : Uraian angka kredit masing-masing kegiatan di atas dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor  39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya

Mekanisme pengembangan karier Jabatan fungsional Pengawas LH sama seperti jabatan fungsional bidang lainnya yaitu menggunakan indikator angka kredit. Kelebihan dari jabatan fungsional adalah staf dituntut untuk bekerja  mandiri, kenaikan pangkat bisa lebih cepat dari system kenaikan pangkat regular PNS asal mampu memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pengawas LH wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan yang dituangkan dalam bentk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang harus di usulkan minimal satu kali dalam setahun.

Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit  terdiri dari 2 unsur yaitu :

  • unsur utama : pendidikan, pengawasan LH dan pengembangan profesi
  • unsur penunjang : mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang pengawasan dan penegakan hukum; peserta seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengawasan LH dan penegakan hokum LH; peserta ekspose pengawasan LH dan penegakan hukum LH; keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jafung Pengawas LH; memperoleh penghargaan/tanda jasa dan gelar kesarjanaan lainnya.

 

Pejabat Berwenang

Jenjang Pejabat Pengawasan LH

Pangkat/Ruang /Golongan

MENLH  atau pejabat eselon I yang ditunjuk berwenang menetapkan angka kredit

pengawas LH Madya

·        Pembina Tingkat I/ Golongan ruang IV/b

·        Pembina Utama Muda , Golongan Ruang III/c di KLH dan instansi lain.

Pejabat eselon II yang membidangi  pembinaan jafung pengawasa LH  atau pejabat eselon II yang membidangi jafung di KLH

Pengawas LH Pertama

pangkat Penata muda Tingkat I Golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas LH Madya  dengan pangkat Pembina Golongan Ruang  IV/a di KLH

Pejabat Eselon II yang membidangi tugas Pengawasan LH di Luar KLH

Pengawasan LH Pertama

pangkat Penata muda Tingkat I Golongan Ruang III/b sampai dengan Pengawas LH Madya  dengan pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a di lingkungan instansi Pusat

Pejabat eselon II yang membidangi LH Provinnsi

Pengawas LH Pertama

pangkat Penata muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas LH Madya  dengan pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a di lingkungan Provinsi

Sekda Kabupaten/Kota  atau Pejabat Eselon II yang membidangi LH

Pengawas LH Pertama

pangkat Penata muda Tingkat I Golongan Ruang III/b sampai dengan Pengawas LH Madya  dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten Kota

 

Dalam menjalankan kewenangannya menetapkan angka kredit pejabat Pengawas LH, Pejabat yang menetapkan angka kredit dibantu oleh Tim Penilai ( Pusat, Unit Teknis, Provinsi dan Kabupaten/kota,sesuai dengan tingkatannya) . Tim Teknis terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Masa jabatan anggota tim Penilai 3 tahun dan dapat diangkta kembali utnuk masa jabatan selanjutnya.

Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan  kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat jabatan fungsional  pengawasan LH sesuai dengan PUU. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat naik jabatan dan naik pangkat  paling rendah 80% angka kredit  berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal dan paling tinggi 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Seorang pejabat fungsional Pengawasan LH dapat dipertimbangkan naik jabatan dan naik pangkat apabila :

Kenaikan Jabatan

Kenaikan Pangkat

Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir

Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir

Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk  kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk  kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

  Selain mekanisme pemenuhan persyaratan teknsi dan administrasi untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, hal lain yang tidak kalah menarik adalah aspek tunjangan penjabat Pengawas LH. Salah satu hal yang mendorong seorang PNS beralih ke jabatan fungsional adalah alasan financial. Seperti diketahui jabatan structural yang diduduki oleh seorang PNS memberinya kelebihan atas PNS non structural adalah adanya tunjangan jabatan structural. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari persiapan pengangkatan pejabat fungsional lingkungan hidup , KLH telah  mengusulkan besaran tunjangan Jabatan fungsional Pengawas LH  kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor S-245/MK.02/2013 tgl 1 April 2013 perihal Persetujuan Prinsip Tentang Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, besaran tunjangan pejabat pengawas LH yang secara prinsip telah disetujui oleh Menteri Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah :

 

Jenjang Jabatan

Besaran Tunjangan (Rp)

Pengawas Lingkungan Hidup Madya

1.200.000

Pengawas Lingkungan Hidup Muda

850.000

Pengawas Lingkungan Hidup Pertama

530.000

 

Sumber : Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor S-245/MK.02/2013 tgl 1 April 2013 perihal Persetujuan Prinsip Tentang Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Hal lain yang perlu dipahami oleh PNS yang berminat menduduki jabatan fungsional Pengawas LH adalah PNS yang diangkat dalam jafung Pengawasan LH  tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberi gambaran  sedikit tentang jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Untuk informasi dan penjelasan tentang aturan secara lebih detail silahkan baca Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepengawaian Negara Nomor 09 Tahun 2012-Nomor 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

Nah, apa anda berminat

 

Statistik Pengunjung

Today21
Yesterday31
This week82
This month694
Total8729
23 April 2014

Who Is Online

Guests : 2 guests online
Powered by CoalaWeb

PPE Sulawesi dan Maluku

Address :

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17 Makassar, 90241
Tlp : (0411) 555701,(0411) 555702
Fax : (0411) 555703
e-mail : 
website : http://ppesuma.menlh.go.id
Wednesday the 23rd. PPE SUMA. HostMemo